Kecelakaan kapal di perairan Indonesia seringkali menimbulkan kerugian yang besar, baik dari segi ekonomi maupun korban jiwa. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan kapal sangatlah penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang terjadi.

Menurut Direktur Keselamatan Navigasi Kementerian Perhubungan, Capt. Sigit Purnomo, “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Hal ini termasuk dalam penanganan kecelakaan kapal yang terjadi.”

Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kecelakaan kapal adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pemilik kapal.

Menurut data Badan SAR Nasional, kecelakaan kapal di perairan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah yang lebih aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kapal.

Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam melakukan investigasi terhadap kecelakaan kapal yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut sehingga langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.

Menurut Kepala Basarnas, Marsekal Madya Bagus Puruhito, “Pemerintah harus secara aktif terlibat dalam investigasi kecelakaan kapal. Dengan demikian, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan kapal di perairan Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pemilik kapal, dan stakeholders lainnya untuk menciptakan perairan yang aman dan bebas dari kecelakaan kapal. Semoga dengan adanya peran pemerintah yang lebih aktif, dapat mengurangi angka kecelakaan kapal di Indonesia.