Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dilakukan melalui patroli laut yang intensif. “Kami terus melakukan patroli laut guna mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia juga melibatkan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama antarinstansi ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan dalam penegakan hukum di laut.

Namun, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, masih banyak pelanggaran batas laut yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. “Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam menjaga laut agar pelanggaran batas laut dapat dicegah secara bersama-sama,” ujar Henri Subagiyo.

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang maksimal dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir. Keamanan dan ketertiban di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Semua pihak perlu bersatu untuk menjaga laut Indonesia agar tetap lestari dan berkelanjutan.