Penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Indonesia serta minimnya sumber daya manusia dan alat yang diperlukan untuk pengawasan. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, “Tindak pidana di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, dan pencurian kapal seringkali sulit untuk diawasi karena keterbatasan personel yang ada.”

Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, TNI AL, dan Bakamla. “Kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum di laut. Dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif,” ujar Kurnia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat penegakan hukum di laut. “Dengan memanfaatkan sistem pemantauan satelit dan penggunaan kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi canggih, penegakan hukum tindak pidana laut dapat menjadi lebih efisien dan efektif,” kata Prigi.

Namun, tidak hanya kerjasama dan teknologi yang diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, “Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Dengan membangun kesadaran ini, diharapkan tindak pidana laut dapat dicegah sejak dini.”

Dengan adanya upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut kita. Sehingga, keberlanjutan ekosistem laut dan keamanan perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.