Peran strategis kebijakan keamanan laut sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia. Kebijakan keamanan laut yang baik akan menjadi landasan utama dalam melindungi wilayah perairan Indonesia yang luas.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Peran strategis kebijakan keamanan laut sangat vital bagi keberlangsungan negara kepulauan seperti Indonesia. Kedaulatan maritim harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara.”

Dalam menjalankan kebijakan keamanan laut, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, yang menyatakan bahwa “Kerjasama antar lembaga dan instansi terkait sangat diperlukan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.”

Kendati demikian, implementasi kebijakan keamanan laut tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti illegal fishing, truk-truk ilegal, dan ancaman keamanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, peran strategis kebijakan keamanan laut harus terus ditingkatkan dan diperkuat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Direktur Eksekutif Centre for Security and Defence Studies (CSDS) Indonesia, Susaningtyas Nefo Handayani, yang menekankan bahwa “Kedaulatan maritim Indonesia harus dijaga dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan keamanan laut yang kuat dan efektif.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran strategis kebijakan keamanan laut sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia. Kerjasama antar lembaga dan instansi terkait, sinergi yang kuat, serta kebijakan keamanan laut yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah perairan Indonesia.