Strategi Penegakan Hukum Maritim di Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli hukum dan pejabat terkait. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim di Indonesia masih memiliki banyak kendala. “Kita perlu strategi yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran hukum di laut kita,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan kerjasama antara lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Menurut Kepala Badan Penegakan Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa, kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum maritim.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang krusial dalam strategi penegakan hukum maritim. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, “Aparat penegak hukum harus terus dilatih dan diberikan pengetahuan yang memadai dalam penegakan hukum maritim.”

Namun, tidak hanya dari sisi aparat penegak hukum, melainkan juga dari sisi masyarakat sendiri. Menurut peneliti hukum maritim, Dian Novriyani, kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut juga sangat penting. “Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum maritim yang terjadi di sekitar mereka,” ujarnya.

Dengan adanya strategi penegakan hukum maritim yang kokoh dan terpadu, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul di laut Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penegakan hukum maritim yang baik akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut kita.”